BPR Bahteramas Kendari Salurkan Kredit TPP Rp 2,2 M

oleh

Foto: RUPS BPR Bahteramas IX di Swiss Belhotel Kendari. foto: hasani wabula

Beritaklick.com | KENDARI – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus menggenjot penyaluran kredit di awal tahun 2019 ini.

Salah satu sektor yang disasar yaitu sektor TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) di lingkup Sultra.

Direktur Utama BPR Bahteramas Kendari, Arthur Wiliam Kasenda nengatakan, BPR Bahteramas Kendari telah menyalurkan kredit TPP sebesar Rp 2,2 miliar.

Pada posisi awal Februari 2019 ini, pihaknya terus melempar kredit hingga mencapai Rp 2,2 miliar.

“Kami menyalurkan kredit karena mengantisipasi agar kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang sempat melambung di tahun 2018 bisa ditekan,” jelas Arthur ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) IX di Swiss Belhotel Kendari, Senin (11/2/2019).

BPR Bahteramas tambah Arthur, adalah perusahaan milik daerah bukan milik perorangan. BPR juga merupakan bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana yang disimpan nasabah (deposito dan tabungan) dijamin oleh LPS, serta Bank penyalur kredit yang ditunjuk oleh pemerintah yang legal dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra.

Rata-rata kredit yang bermasalah pada tahun lalu adalah Kredit Modal Kerja (KMK). Dimana, sampai pada Desember 2018, angka kredit macet mencapai 16,8 persen, ungkapnya.

“Untuk menekan kredit macet tersebut, salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan melempar kredit di sektor yang lancar, yakni kredit konsumtif. Sebab kredit macet merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan kredit lancar,” tambahnya.

Jumlah nasabah sebanyak kurang lebih 300 orang pegawai pemerintah provinsi (Pemprov) dengan total kredit konsumtif tersalurkan Rp2,2 miliar.

Adapun platform kredit konsumtif berkisar antara Rp8 juta sampai Rp15 juta. Pihaknya diberi kepercayaan sebagai bank yang menyimpan unjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS provinsi yang jumlahnya kurang lebih delapan ribu orang.

“Kami berikan kredit Rp 8 juta sampai Rp15 Juta per orang dan itu dipotong TPP-nya Rp 800 ribu per bulan selama satu tahun. Karena TPP mereka itu Rp1 juta perbulan,” jelasnya. (P6/idu).