Abdullah Alhadza Bicara Soal Uang Komite

oleh

Foto: Prof Abdullah Alhadza

Beritaklick.com | KENDARI – Menanggapi isu pungutan liar (pungli) berkedok uang komite di salah satu sekolah lanjutan atas di Kendari, yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (6/3) lalu, Pengamat Pendidikan Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof Abdullah Alhadza tidak berkomentar terlalu banyak, mengingat akar persoalan belum diketahuinya secara pasti.

Dikatakan, dirinya hanya bisa menjelaskan secara normatif bahwa sebenarnya dalam undang-undang masyarakat (orang tua siswa) juga sudah diwajibkan untuk menyumbang terkecuali selama tidak memberatkan.

Dijelaskan, orang tua juga mesti diberikan edukasi yang baik, terkait dengan sumbangan yang diadakan oleh pihak sekolah.

Ia menjelaskan, memang disetiap sekolah ada yang namanya komite sekolah. Tujuan komite dibuat, untuk membantu sekolah karena tidak mempunyai dana cukup untuk membuat target dan sasaran yang ingin dicapai pihak sekolah.

“Komite didirikan untuk membantu Sekolah karena keterbatasan pemerintah dalam menggelontorkan dana yang sifatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga hal-hal tertentu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber yang lainnya tersebut tidak cukup untuk mencapai target dan sasaran sekolah,” ujarnya.

Untuk itu, mesti didudukkan bersama antara komite sekolah dengan seluruh orang tua siswa membahas apa-apa saja yang dibutuhkan sekolah, yang realisasinya sekolah tidak memaksakan kepada orang tua siswa agar tidak memberatkan.

Kata dia, pungli itu sifatnya memaksakan dan ditentukan besarannya dari satu arah. Tetapi, kalau dimusyawarahkan diundang orang tua siswa itu bukan termasuk Pungli.

“Sumbangan itu tidak diharamkan dalam aturan, yang penting jelas kemana arahnya, kecuali secara sepihak dan memberatkan orang tua siswa,” ucapnya.

Jadi Ombudsman sendiri tidak hanya melihat laporan masyarakat semata. Tidak menutup kemungkinan ada satu dan dua masyarakat yang tidak mengikuti rapat komite sekolah, lalu ada poin-poin rapat tersebut merasa keberatan dan langsung melakukan pelaporan.

“Saya kira semua itu aturannya secara demokratis. Ketika ada lembaga publik dalam hal ini sekolah yang bertindak sesuatu yang menyulitkan masyarakat itu tidak dibenarkan,” pungkasnya. (p17/rs)